Menkeu sebut Rp488,5 triliun Barang Milik Negara telah dihibahkan

Menkeu sebut Rp488,5 triliun Barang Milik Negara telah dihibahkan

Posted on



Aset yang tadinya milik pemerintah pusat menjadi aset milik pemerintah daerah

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebut Rp488,5 triliun Barang Milik Negara (BMN) telah dihibahkan dalam tiga tahun terakhir.

“Kita lihat dalam tiga tahun terakhir saja Barang Milik Negara (BMN) secara complete yang dihibahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yayasan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan adalah nilainya itu Rp488,5 triliun,” kata Menkeu dalam “Serah Terima BMN Kementerian PUPR” daring yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Ia merinci BMN yang dihibahkan oleh pemerintah pusat pada 2019 mencapai Rp57,2 triliun kemudian meningkat menjadi Rp102,6 triliun di 2020, mencapai Rp328,7 triliun di 2021 dan Rp488,5 triliun sepanjang tahun 2022 berjalan.

Dengan hibah tersebut, ekuitas pemerintah pusat dalam laporan keuangan menjadi berkurang karena berpindah kepada pihak lain.

Ia juga mengapresiasi penyerahan BMN Kementerian PUPR senilai Rp222,58 triliun kepada berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, yayasan, dan perguruan tinggi yang dilakukan pada hari ini.

Menurutnya, penyerahan hibah BMN kepada berbagai pihak yang dilakukan secara terbuka melalui seremoni merupakan praktik yang baik untuk mengingatkan masyarakat terkait kewajiban dan haknya sebagai warga negara Indonesia.

“Kami di Kemenkeu tiap hari harus terus memberikan informasi, kadang-kadang melalui sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi tentang mengapa harus membayar pajak, apa artinya,” katanya.

Adapun dari complete BMN Kementerian PUPR yang dihibahkan tersebut, jalan dan jembatan senilai Rp217,7 triliun diserahkan kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah penerima BMN.

“Aset yang tadinya milik pemerintah pusat menjadi aset milik pemerintah daerah. Konsekuensinya, jalan dan jembatan tersebut harus dipelihara pemerintah DKI Jakarta, dan pembiayaan untuk pemeliharaannya oleh Kementerian PUPR menjadi turun,” katanya.

Baca juga: Wamenkeu harap tak ada lagi BMN hulu migas yang tak dilaporkan

Baca juga: Kemenkeu bakal jadikan aset BLBI di Lippo Karawaci sebagai PMN BUMN

Baca juga: DKI terima BMN percontohan PLTSa berkapasitas 700 KW

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2022



Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *