Komisi II akan cermati mekanisme Kemendagri tarik biaya akses NIK

Komisi II akan cermati mekanisme Kemendagri tarik biaya akses NIK

Posted on



Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR akan mengawasi dan mencermati mekanisme Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp1.000.

“Komisi II DPR akan mencermati dana yang dihimpun dan ditarik oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar bisa dikelola dengan baik dan akuntabel sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada,” kata Rifqi di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar tujuan Kemendagri menarik tarif untuk pengembangan dan perawatan “server” teknologi informasi bisa tercapai.

Baca juga: Kemendagri susun regulasi PNBP pemanfaatan knowledge adminduk

Menurut dia, kebijakan penarikan biaya dalam akses NIK itu akan diatur sebaik-baiknya oleh Kemendagri karena sebagian besar dilakukan oleh kementerian/lembaga.

“Karena sebagian besar yang mengakses adalah kementerian/lembaga yang selama ini aksesnya free of charge. Karena itu bisa saja tidak membebankan masyarakat namun kementerian/lembaga tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah akan menarik tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependudukan (NIK) di database kependudukan agar pemerintah memiliki dana untuk perawatan sistem knowledge kependudukan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan ratusan server yang dikelola knowledge middle Dukcapil sudah berusia terlalu tua rata-rata usianya sudah melebihi 10 tahun. Selain itu, sudah habis masa garansi. Komponen perangkat itu pun sudah tidak diproduksi lagi (finish off assist/finish off life).

Menurut dia memang sudah saatnya server-server diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga pemilu presiden dan pilkada serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih.

Baca juga: Kemendagri: Goal 100 persen disabilitas miliki dokumen kependudukan

Baca juga: Pemprov Lampung jemput bola pencatatan knowledge kependudukan disabilitas

Baca juga: Kemendagri terima penghargaan kementerian berkinerja sangat baik

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2022



Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *