DKI Jakarta Janji Angkutan Online Dikecualikan dari Jalan Berbayar, Djoko: Sama Juga Bohong

DKI Jakarta Janji Angkutan On-line Dikecualikan dari Jalan Berbayar, Djoko: Sama Juga Bohong

Posted on


TEMPO.CO, Jakarta – Ahli masalah transportasi, Djoko Setijowarno mengkritik rencana Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo untuk mengecualikan angkutan on-line dari penerapan jalan berbayar atau digital street pricing (ERP) di Jakarta. Seharusnya, kata dia, tidak perlu dilakukan pengecualian.

“Kalau dikecualikan sama juga bohong. Artinya nanti semua orang naik sepeda motor, tambah macet kan,” kata dia kepada Tempo, Kamis, 9 Februari 2023.

Djoko menyebutkan, kendaraan pribadi di Jakarta didominasi oleh sepeda motor. Sehingga, jika nantinya angkutan on-line atau ojek on-line (ojol) tidak dikenakan ERP, maka masyarakat akan lebih memilih naik ojol yang kemudian juga akan tetap menciptakan kemacetan.

“Sebenarnya yang harus diatur itu adalah mobilitas sepeda motor itu tidak usah. Ojol harus kena ERP, kecuali mau enggak dia plat kuning. Tapi kan dia bukan angkutan umum masalahnya,” jelasnya.

Ia kemudian mencontohkan penerapan ERP di Singapura. Di negara tetangga Indonesia itu, semua jenis kendaraan dikenakan ERP. Menurutnya, jika pemerintah ingin serius mengatasi kemacetan di Jakarta maka tidak perlu melakukan pengecualiaan.

“Makin banyak pengecualian, makin banyak masalah. Jangan ada pengecualiaan, harus bertahan,” tegasnya.

Baca: PKS dan PSI Lagi Kompak, Tolak Jalan Berbayar ERP di Jakarta

DKI pastikan angkutan on-line tak dikenai ERP

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan bahwa angkutan on-line tidak akan dikenakan tarif jalan berbayar atau digital street pricing (ERP).

Hal ini disampaikan Syafrin saat menemui para pengemudi ojek on-line (ojol) yang menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 8 Faebruai 2023.

Selain itu, Syafrin juga berjanji akan menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang di dalamnya berisi rencana pemeberlakukan jalan berbayar atau ERP di Jakarta. Saat ini Raperda itu masih dalam tahap pembahasan di DPRD DKI Jakarta.

Pilihan editor: Pengemudi Ojol Tetap Tolak ERP Meski Dishub DKI Janji Angkutan On-line Dikecualikan

Selalu replace data terkini. Simak breaking information dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Replace”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *