DKI Input Data Kemiskinan Ekstrem ke Sistem Regsosek BPS, Heru Budi: Kami Sinkronisasi

DKI Enter Information Kemiskinan Ekstrem ke Sistem Regsosek BPS, Heru Budi: Kami Sinkronisasi

Posted on


TEMPO.CO, Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI telah menginput knowledge soal kemiskinan ekstrem dalam sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2022. Saat ini, proses pendataan masuk dalam tahap sinkronisasi.

“Hari ini kami menyinkronkan kebijakan-kebijakan dari knowledge yang kami kirim,” kata dia usai rapat koordinasi dengan Kepala BPS DKI di Balai Kota Jakarta, Kamis, 9 Februari 2023.

Dikutip dari situs bps.go.id, pendataan Regsosek adalah pengumpulan knowledge penduduk yang mencakup profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Tujuannya untuk membangun knowledge kependudukan tunggal atau satu knowledge. 

Heru melanjutkan, sinkronisasi knowledge Pemprov DKI dengan BPS terdiri dari CARIK Jakarta, Information Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Semuanya sudah kami gabung dan kami kirimkan ke BPS untuk beliau nanti mendata, meneliti, dan cleaning,” ujar Kepala Sekretariat Presiden ini.

Sinkronisasi ini merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting di Jakarta. Dengan begitu, lanjut Heru, knowledge tersebut akan berguna bagi Pemprov DKI dalam menyalurkan layanan dan bantuan sosial agar tepat sasaran. 

Misalnya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial membutuhkan knowledge untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak kemiskinan ekstrem atau stunting.

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono memaparkan, sinkronisasi knowledge ini penting dilakukan, karena nantinya akan menjadi acuan pemerintah untuk merumuskan kebijakan.

Margo menambahkan, Pemprov DKI akan menjadi prototipe nasional sehubungan dengan kebijakan satu knowledge Regsosek bahwa sinkronisasi knowledge antara pemerintah daerah dan BPS dapat berjalan.

“Fokusnya adalah memenuhi goal pak Presiden di mana pak Presiden ingin menghapuskan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen,” ucap Margo.

Pilihan Editor: Kemiskinan Ekstrem di DKI Naik Jadi 95.668 Orang, BKKBN: Mestinya Enggak Ada Lagi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google Information, klik di sini.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *