PAN Tegaskan Tetap Ingin Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

PAN Tegaskan Tetap Ingin Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

Posted on


TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau PAN Eddy Soeparno menanggapi isu yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan arahan kepada Mahkamah Konstitusi agar pemilu diputuskan dengan sistem proporisonal tertutup.

Sebelumnya, isu ini pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny Ok. Harman dalam rapat di DPR RI. 

Meski demikian, PAN, kata Eddy tetap menginginkan agar sistem pemilu tetap terbuka seperti saat ini.

“Kami tegaskan, ya, bahwa kami menghendaki pemilu itu tetap sistemnya proporsional terbuka karena itu adalah kehendak dari demokrasi yang telah kita laksanakan sudah beberapa periode ini,” ujar Eddy saat ditemui usai menghadiri Harlah PPP di ICE BSD Tangerang, Jumat, 17 Februari 2023. 

Eddy menjelaskan, sistem proporsional terbuka menjamin adanya transparansi antara pemilih dengan calon yang akan dipilih. Sehingga, kata dia, pemilih dan calon juga saling mengetahui satu dengan lain.

Sementara jika pemilu proporsional tertutup, Eddy menyebut pemilih tidak mengetahui siapa calon yang akan duduk merepresentasikan mereka di DPR. Selain itu, anggota legislatif yang duduk di parlemen nantinya akan bertanggung jawab kepada partai, bukan kepada konstituen. 

“Jadi kami ingin supaya demokrasi ini justru berkualitas lebih baik lagi, sehingga kita perlu penguatan sistem demokrasi kita tetap berdasarkan sistem proporsional terbuka. Kalau ada permasalahan terkait cash politics, biaya politik mahal, itu ya kita kuatkan penegakan hukumnya,” kata Eddy. 

Jokowi Bantah Beri Arahan Soal Proposional Tertutup 

Saat ditemui di tempat dan waktu yang sama, Jokowi irit bicara soal sikapnya terhadap sistem pemilu dengan proporsional terbuka atau tertutup. Menurut Jokowi, kedua sistem tersebut ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. 

“Kalau dilihat terbuka itu ada kelebihan ada kelemahannya, tertutup ada kelebihan ada kelemahannya. Silakan pilih. Itu urusan partai,” ujar Jokowi. 

Saat dikonfirmasi tentang kabar yang menyebut dirinya mengarahkan agar sistem pemilu proposional tertutup, Jokowi cepat-cepat membantahnya. Menurut Jokowi, hal itu menjadi urusan partai. 

Ndak, ndak, ndak. Saya bukan ketua partai,” kata Jokowi. 

Polemik soal sistem pemilu mencuat setelah munculnya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 114/PUU-XX/2022 soal pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Gugatan uji materiil UU Pemilu soal sistem proporsional terbuka ini kembali diajukan ke MK pada akhir November 2022. Salah satu pemohon perkara adalah pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas lima warga sipil, yakni Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. 

Sampai saat ini, agenda sidang tersebut telah memasuki tahap mendengarkan penjelasan dari pihak terkait. Terbaru dari sidang tersebut, Munathsir Mustaman yang mewakili Partai Garuda menolak sistem proporsional tertutup karena akan terjadi kemunduran dalam perpolitikan dan kehidupan bangsa Indonesia.

Sebab, masyarakat tidak memilih langsung caleg seperti halnya yang berlaku saat ini, melainkan ditunjuk oleh parpol sebagaimana sebelum Pemilu 2009. 

Pilihan Editor: Mardiono Sebut PPP Siap dengan Segala Kemungkinan Seputar Pemilu 2024



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *